Perguruan Tinggi Harus Menerapkan KKNI

Bogor, Laa Roiba — Setiap perguruan tinggi mau tidak mau harus menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). ”KKNI sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012. Ini juga menentukan kompetensi dan daya kompetisi mahasiswa/lulusan di tingkat nasional maupun internasional,” kata Dr Ahmad Suryadi, anggota Tim Pengembangan Akademik dan Kurikulum KKNI kemenag RI.
Dalam Workshop KKNI hari kedua di IAI-N Laa Roiba Bogor, Sabtu (7/9), pakar kurikulum KKNI itu menegaskan bahwa para dosen juga dituntut mampu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai persyaratan untuk bisa mengajar mata kuliah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan KKNI.

Senada dengan pernyataan Rudi Ahmad Suryadi, Wakil Rektor I IAI-N Laa Roiba Prof Imam Tholkhah menambahkan bahwa profile setia program studi harus segera dirumuskan dengam baik sesuai kurikulum KKNI. ”Penerapan standar KKNI dapat membuat lulusan lebih percaya diri, mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Setiap RPS, jelas Rudi, harus disusun berdasarkan kurikulum KKNI. Kurikulum sendiri dibuat melaui sembilan tahapan: penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran lulusan (CPL), penetapan bahan kajian, penentuan mata kuliah, penetapan besaran SKS mata kuliah, , penyusunan struktur kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan penyusunan RPS.
Setiap RPS, menurut Rudi, memastikan adanya CPL (mencakup sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus), deksripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK, juga mencakup mencakup sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus), daftar referensi dan legalisasi oleh dosen yang bersangkutan dan Ketua Prodi. Ada sembilan komponen yang harus terpenuhi dalam RPS. Yaitu, CPMK, pertemuan pekanan, kemampuan kahir yang diharapkan, bahan kajian (materi belajar), metode pembelajaran, waktu belajar, pengalaman belajar, indikator dan kriteria penilaian, dan bobot nilai.
Selain itu, tambah Rudi, RPS perlu melampirkan kontrak perkuliahan, bahan ajar, rencana penugasan, serta instumen dan deskripsi penilaian.
setidaknya. Para dosen yang mengikuti workshop selama satu hari penuh dibimbing untuk membuat RPS sesuai mata kuliah yang diampunya.
Wakil Rektor II IAI-N Laa Roiba, Prof Qawaid, menjelaskan bahwa kegiatan workshop atau bimbingan teknis ini adalah bagian pelatihan kompetensi dan integritas dosen dalam mengembangkan keilmuan sesuai rumusan kurikulum KKNI.

Diselengarakan oleh Bagian SDM dan Lembaga Penjaminan Mutu IAI-N Laa Roiba, workshop dua hari ini dihadiri oleh 40 orang peserta, terdiri dari unsur rektorat, dekanat, UPT dan para dosen tetap lingkup IAIN Laa Roiba. ”Alhamdulillan, acara berjalan lancar dan sukses,” pungkas Moh Romli, Ketua LPJM IAI-N Laa Roiba. [dj]

IAI-N Laa Roiba dan UIN Bandung Silaturahim dengan Menteri LH & Kehutanan
IAI-N Laa Roiba Selenggarakan Workshop KKNI 2019